KBRN, Jakarta: Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon memastikan, buku 'Sejarah Indonesia' terbaru segera dipublikasikan dan dapat diakses gratis oleh masyarakat. Buku tersebut ditulis oleh para sejarawan dan difasilitasi Kementerian Kebudayaan.

Fadli menegaskan, penulisan buku sejarah ini bukan dilakukan kementerian, melainkan oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan dan penerbitannya.

“Yang menulis adalah para sejarawan, bukan kementerian. Ini difasilitasi negara dan dibiayai APBN,” ujar Fadli dalam Taklimat Media 'Refleksi 2025, Kebijakan 2026' di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menyebut, buku sejarah tersebut akan tersedia dalam format PDF dan dapat diunduh secara gratis. Publikasi akan dilakukan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan dan sejumlah platform lainnya.

Fadli menambahkan, buku fisik akan dicetak terbatas untuk perpustakaan nasional, daerah, dan perguruan tinggi. Sementara itu, versi digital disiapkan agar dapat diakses luas oleh masyarakat.

“Dalam bentuk PDF pasti gratis, karena ini dibiayai oleh APBN dan tidak diperjualbelikan. Pasti akan mudah untuk diakses,” katanya.

Selain buku sejarah nasional, Fadli mengungkapkan, pemerintah juga akan membentuk tim penulis buku sejarah tematik pada 2026. Tema yang disiapkan antara lain sejarah Majapahit, Sriwijaya, Samudera Pasai, serta perang mempertahankan kemerdekaan.

Ia menargetkan buku Sejarah Indonesia versi digital dapat diakses publik paling lambat Februari 2026. Fadli menyebut saat ini tim editor masih menyelesaikan proses penyuntingan akhir dan alih media.

Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan, Agus Mulyana menilai, pembaruan penulisan sejarah nasional perlu dilakukan. Ia menegaskan, buku ini diharapkan menjadi rujukan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

"Saya kira ini perlu kita tulis, karena ini kan hampir 13 tahun yang lalu gitu ya terakhir. Saya kira kita perlu merekonstruksi lebih komprehensif tentang perjalanan sejarah Indonesia," ujarnya dalam dialog bersama Pro3 RRI, Kamis (8/1/2026).