KBRN, Jakarta: Ketua Bidang Organisasi Bakornas Fokusmaker, Alvin Esa Priatna menegaskan, isu dualisme Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) tidak relevan diperdebatkan. Sebab, secara faktual dan hukum, SOKSI dipimpin Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Puteri Komarudin yang sah.

“Kepengurusan ini diakui secara resmi oleh negara melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum. Kepengurusan ini diakui secara internal oleh Partai Golkar melalui Bidang Ormas,” kata Esa dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Esa menilai, narasi yang terus mengangkat isu dualisme justru berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu konsolidasi organisasi. Padahal, legalitas kepengurusan SOKSI memiliki dasar hukum yang sah, baik dari sisi administrasi negara maupun mekanisme internal partai.

“Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati fakta hukum dan keputusan organisasi yang telah final," ujarnya. "Sudah waktunya polemik tidak produktif dihentikan dan seluruh elemen fokus memperkuat kontribusi SOKSI bagi kepentingan bangsa dan negara”.

Dia pun memberikan apresiasi kepada Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia karena tegas menuntaskan polemik organisasi. Bahlil dinilainya sebagai faktor kunci dalam mengakhiri narasi dualisme SOKSI.

"Kami mengakui dan sangat menghormati ketegasan Ketum Golkar, bapak Bahlil Lahadalia. Langkah beliau sangat taktis dan tegas dalam mengakhiri isu dualisme ini," ucapnya.

Bakornas Fokusmaker juga berharap, media dan masyarakat dapat menyikapi isu ini secara objektif dan proporsional. Rujukan pada dasar hukum berlaku harus digunakan, sehingga tidak memberi ruang bagi narasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.