KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia resmi meluncurkan Satu Data Hak Asasi Manusia (Satu Data HAM). Upaya ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat data HAM secara nasional.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengatakan peluncuran Satu Data HAM bertujuan mengintegrasikan dan menstandarkan data HAM dari pusat hingga daerah. Sehingga bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

"Inisiatif peluncuran satu data HAM juga bagian untuk menjawab tantangan tentang fragmentasi data antar lembaga dan daerah. Yang selama ini menghambat kerja-kerja efektifitas penguatan kemajuan penguatan perlindungan HAM," katanya, saat memberikan sambutan pada Kick Off Satu Data HAM di Hotel Shangrila Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Ia juga menjelaskan tujuan digelarnya Kick Of Satu Data HAM, yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman. Serta komitmen para pemangku kepentingan akan pentingnya integrasi dan tata kelola data HAM.

Sosialisasi juga dilakukan guna membangun sinergi dan strategi. Yakni antara kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dalam mengimplementasikan satu data HAM.

"Ini bentuk dukungan Kementerian HAM terhadap visi Presiden Prabowo Indonesia Emas dan juga Asta Cita Presiden. Dan paling penting Kick Off dilakukan untuk menentukan posisi Hak Asasi Manusia sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan nasional," ujarnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM), Natalius Pigai menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi. Yaitu berupa Undang-Undang HAM dan juga Peraturan Pemerintah (Permen) tentang Kepatuhan HAM.

"Nantinya kita akan susun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Saya kira setelah Undang-Undang HAM dan Permen Kepatuhan HAM dituntaskan ini akan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia," katanya.