TB Hasanuddin: Struktur Organisasi TNI Jangan Diubah

KBRN, Jakarta: Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI terus melakukan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP). TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI, pun menyampaikan pandangannya terkait rencana tersebut.

Pak TB, begitu panggilan akrabnya, menyatakan pada prinsip langkah pemerintah itu patut dihargai sepanjang berada dalam koridor perundang-undangan. Apalagi sesuai Pasal 7 ayat 2 UU TNI tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memang memiliki tugas tambahan di luar operasi tempur, termasuk membantu pemerintah daerah.

“Jadi TNI sah membantu sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Apalagi yang memang butuh tenaga atau teknis TNI,” begitu pernyataan tertulis dari TB Hasanuddin, Rabu (19/11/2025).

Namun, ia menegaskan ada hal yang perlu dikritisi dan diperhatikan secara serius. Misalnya seluruh satuan TNI tetap harus berada dalam struktur organisasi yang baku, yaitu berdasarkan Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP) standar.

“Tupoksi TNI yang sesungguhnya adalah pertahanan. Maka organisasinya harus tetap organisasi pertahanan,” sebut TB Hasanuddin dalam pernyataan tertulis itu.

“Brigade dan batalyon harus tetap brigade dan batalyon tempur. Bukan berubah menjadi batalyon dengan kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan, atau kompi konstruksi,” begitu ia menegaskan.

TB Hasanuddin menambahkan kalau TNI mau membantu, ya membantu saja, tidak perlu mengubah struktur. Biarkan TNI tetap sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Seperti diketahui pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun ke depan di seluruh Indonesia. Setiap tahun direncanakan ada 100 batalyon pembangunan yang dibentuk.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan batalyon teritorial pembangunan akan mendukung program-program pemerintah. Sejauh ini sudah ada 100 batalyon yang dibentuk.

"Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada," ujar Sjafrie, belum lama ini.

Dalam struktur batalyon teritorial itu misalnya terdapat kompi kesehatan. Keberadaan kompi kesehatan dinilai menjadi krusial sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman biosecurity di masa depan.