KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR, Asep Wahyuwijaya mengingatkan pentingnya langkah konkret Pertamina dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan cadangan minyak nasional yang diperkirakan bertahan sekitar 20 tahun, ia menilai Pertamina harus mulai mempercepat transisi energinya.

Hal ini disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR, Senayan, Rabu (19/11/2025). Ia meminta Pertamina lebih agresif lagi dalam transisi energi.

"Jika tidak ditemukan lagi potensi cadangan minyak baru. Maka, grand design dan peta jalan Pertamina untuk transisi energi harus dimulai secara konkret dan komprehensif sejak sekarang," katanya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti rencana restrukturisasi Pertamina, yang dinilai tidak cukup tegas. Asep menyebut struktur Pertamina terlalu gemuk.

Menurutnya, dengan lebih dari 200 anak, cucu, hingga cicit perusahaan justru berpotensi menggerus pendapatan negara. "Setahu saya ada 200-an lebih anak cucu perusahaan di lingkungan Pertamina yang berpotensi mengurangi pendapatan negara,” ujar Kang AW panggilan akrabnya.

Asep menegaskan bahwa penyederhanaan struktur atau streamlining harus menjadi langkah prioritas. Ia meminta Pertamina menyampaikan rencana jelas mengenai berapa jumlah entitas bisnis yang akan dipertahankan dan yang akan dipangkas.

"Ke depan, restrukturisasi Pertamina itu bukan hanya soal merger anak perusahaan atau penggabungan rumah sakit dan Pelita Air dengan Garuda. Tapi dari 200-an entitas itu, akan jadi berapa perusahaan yang tersisa, dan berapa potensi efisiensi serta penyelamatan uang negara yang bisa dicapai," katanya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyoal soal ketidaktepatan data PNBP, potensi shadow economy dalam rantai produksi migas. Hingga rencana restrukturisasi raksasa migas nasional itu yang dinilainya masih terlalu gemuk.

Asep menilai paparan Pertamina soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum memadai. Ia mempertanyakan penyertaan PPN sebagai bagian dari PNBP yang disampaikan dalam laporan.

"Saya kira angka PNBP yang dipaparkan terlalu menyederhanakan persoalan. Bagaimana mungkin PPN yang jelas termasuk dalam kategori pajak dimasukkan sebagai bagian dari PNBP yang dihasilkan Pertamina,” kata Asep.

Legislator NasDem asal Dapil Jabar V itu juga menyinggung masalah akurasi dan transparansi tata kelola migas. Menurutnya, rantai produksi hulu hingga hilir masih memiliki potensi kebocoran yang belum terpetakan.

Sehingga, hal tersebut bisa berdampak langsung pada penerimaan negara. Ia kemudian menyinggung potensi adanya shadow economy di tubuh Pertamina, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara rinci.

"Produk material minyak mentah dari hulu sampai menjadi BBM di hilir hasilnya tidak satu banding satu. Ada diskrepansi yang berpotensi tidak terbukukan," ucapnya.

"Perhitungan ini yang dikategorikan sebagai unaccounted quantity dan perlu didalami Pertamina. Agar hasilnya presisi dan bisa menjadi PNBP,” ucap Ketua Energi & Mineral DPP NasDem itu.