KBRN, Jakarta: Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Lenis Kogoya, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (27/3/2023). Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait penyelesaian masalah keamanan di Papua.

Lenis mengusulkan agar penanganan konflik di Papua diserahkan ke masyarakat adat dengan pendekatan marga. "Saya minta serahkan kepada lembaga masyarakat adat tanah Papua, tidak menggunakan kekerasan tetapi pendekatan dengan marga," kata Lenis.

Lenis mengatakan, jika persoalan di tanah Papua menyangkut marga tertentu, maka yang menyelesaikan adalah dari marga yang sama. "Jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan baik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di Tanah Papua," ujarnya.

Lenis mengatakan, pendekatan marga itu bisa digunakan untuk membantu pembebasan pilot Susi Air, Philip Mehrtens. Menurutnya, lewat pendekatan itu bisa mencoba mengubah pola pikir Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Penyanderaan pilot di Ndugama, adik Kogoya yang namanya Egianus Kogoya. Memang pola pikirnya Egianus ini, kan, memperjuangkan Papua merdeka, melepaskan dari NKRI, pola pikirnya mereka," ucapnya.

"Kalau saya bagaimana untuk merdeka dalam pendidikan kesehatan dan ekonomi," ujarnya. Menurutnya, visi yang harus disamakan adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua.

"Tidak usah bunuh-bunuhan, ,ari kita bangun karena sudah dikasih provinsi. Dari satu provinsi, dua provinsi, sekarang enam provinsi," katanya.

Saat bertemu Presiden, Lenis juga menyampaikan tentang anggaran untuk lembaga adat di Tanah Papua. "Saya minta kepada Bapak Presiden, pemerintah provinsi khusus untuk Tanah Papua dialokasikan kepada lembaga masyarakat adat Tanah Papua," ujarnya.

"Khusus masing-masing kabupaten, provinsi ditransfer langsung kepada kabupaten. Dengan tujuan supaya lembaga adat itu yang masuk keamanan masing-masing," ucapnya.

Lenis juga menaruh harapan, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menjadi lembaga yang diakui oleh negara. Khususnya untuk dapat memberikan rekomendasi khusus ke masing-masing wilayah adat.