DPR Sarankan Perpanjangan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyarankan agar masa utang proyek kereta cepat Whoosh diperpanjang. Menurutnya, langkah ini bisa membantu menstabilkan keuangan proyek dan meringankan beban jangka panjang.

“Jadi awalnya mungkin dari 60 tahun menjadi 95 tahun. Jadi diperpanjang,” kata Sudjatmiko dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Rabu (22/10/2025).

Ia mengatakan, skema perpanjangan utang ini merupakan solusi realistis. Selain itu, Sudjatmiko menyarankan PT KCIC membuka kawasan Transit-Oriented Development (TOD) yang diharapkan dibangun di sekitar stasiun Karawang dan Gedebage.

“Jadi ada income dan meningkatkan kawasan itu. Sehingga dapat dikoneksi dengan KCIC selaku pengelola kereta cepat ini,” ujarnya.

Ia meyakini TOD bisa menciptakan ekosistem ekonomi baru di sekitar jalur kereta cepat. Dengan cara itu, Sudjatmiko optimis proyek tidak akan membebani APBN secara langsung.

Menurutnya, sebagian besar keuntungan BUMN masuk ke Danantara yang menampung dividen negara. Sehingga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pembiayaan proyek tetap efisien.

“Proyek ini tidak membebani APBN secara langsung. Karena dividen semua BUMN masuk ke Danantara, saya rasa tidak membebani APBN,” katanya, menjelaskan.

Ia juga menyarankan agar penyelesaian utang dilakukan dengan memperpanjang masa konsorsium. Selain itu, bisa ditambah dengan peningkatan Internal Rate of Return (IRR) proyek tersebut.

“Ini kan business to business. Jadi manfaatnya apa dari sisi ekonominya seperti membuka TOD di Karawang,” katanya.

Menurutnya, pendekatan ekonomi bisa mempercepat pengembalian investasi tanpa mengganggu keuangan negara. Ia menilai proyek kereta cepat Whoosh merupakan langkah maju dalam konektivitas nasional.

"Banyak warga baik Jakarta maupun Bandung menikmati keberadaan kereta cepat ini. Sehingga ini akan mempercepat pengembalian investasi," ucapnya.

Ia mengatakan, proyek Whoosh sejak awal merupakan kerja sama business to business antara Indonesia dan Tiongkok. “Sekitar 40 persen adalah tanggung jawab Tiongkok dan 60 persennya dari BUMN Indonesia,” ujarnya.

Namun, biaya pembangunan proyek ini sempat melonjak cukup tinggi. “Sehingga harus ditanggung BUMN Indonesia karena KAI sebagai operatornya. Ini harus disikapi bijak,” ucapnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, utang KCIC tidak boleh menghambat rencana pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya. “Utang ini tidak boleh menghambat rencana besar kita mengembangkan konektivitas,” ujar AHY di Jakarta, Senin (20/10/2025).