KBRN, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi pembangunan nasional. Menurutnya, PAUD sebagai fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul.

Ia memaparkan, sekitar 77,5 persen anak usia tujuh tahun sudah mengikuti pendidikan formal maupun nonformal. Namun, masih ada hampir seperempat anak belum pernah merasakan pendidikan prasekolah.

“Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun PAUD pra-SD, menjadi sangat penting. Utamanya, untuk memastikan kesiapan anak masuk sekolah dasar," kata Suharti dalam acara dialog kebijakan Kemendikdasmen bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, dialog Kemendikdasmen bersama media digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan pendidikan. Pemerintah juga menjelaskan arah kebijakan layanan PAUD, wajib belajar, dan peran guru.

Ia mengatakan, kualitas guru merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. “Kami ingin memastikan guru memiliki kualifikasi akademik minimal,” ucapnya.

Ia menyinggung arahan Presiden saat Hari Guru Nasional 2024 terkait pentingnya pendidikan guru. Pemerintah berkomitmen mendukung guru yang belum bergelar S1 atau D4.

“Guru harus mampu mendidik anak sesuai standar nasional. Karena kompetensi guru sangat mempengaruhi kesiapan anak saat masuk SD," katanya.

Ia mengatakan, usia 0–6 tahun sebagai periode emas perkembangan otak anak. Jika fase ini terlewat tanpa pendidikan memadai, anak berisiko tertinggal secara kognitif dan sosial.

Menurutnya, pendidikan sejak dini mempengaruhi masa depan bangsa. “PAUD bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar pembangunan SDM Indonesia," kata Suharti, menekankan.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak usia dini. Sehingga bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan anak usia dini (PAUD).

Menurutnya, saat ini usulan agar PIP menyasar peserta didik PAUD sudah masuk kajian lintas kementerian. Kemudian juga dibahas bersama legislatif.

"Harapan kami, PIP bisa segera mengakomodasi anak-anak PAUD, khususnya dari keluarga yang kesulitan biaya. Sehingga mereka bisa ikut minimal satu tahun sebelum masuk sekolah dasar,” kata Nia.

Ia mengatakan, pembahasan PIP menjadi penting karena belum stabilnya keuangan keluarga, menjadi salah satu faktor penyebab angka partisipasi anak ke PAUD belum memuaskan. Meskipun sebenarnya pemerintah telah menyalurkan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP).

"Pendidikan prasekolah ini menjadi fondasi penting dalam kebijakan wajib belajar 13 tahun. Di mana diketahui, saat ini pemerintah sedang mencanangkan wajib belajar 13 tahun," ujarnya.