KBRN, Jakarta: Pemerintah menekankan pentingnya program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Hal ini untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat terhadap harga lahan di perkotaan yang dinilai tidak masuk akal.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dalam Diskusi bertajuk “Rumah Untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

"Program perumahan ini akan memberikan efek menyelesaikan ketimpangan secara masif," kata Fahri.

Ia mengatakan, program ini menjadi salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Terutama, untuk merespons perpindahan masyarakat ke daerah pinggiran demi mendapatkan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

“Karena itu, sejak awal Satgas mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif, dan itu sudah menjadi janji kampanye Presiden. Satu juta rumah di desa, satu juta di kota, dan satu juta di pesisir,” ucap Fahri.

Ia menjelaskan, program ini digulirkan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan permukiman. Karena jutaan keluarga Indonesia belum memiliki rumah yang layak.

Berdasarkan data, sebanyak 9,9 juta keluarga belum mempunyai rumah (backlog kepemilikan). Kemudian, 26,9 juta lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (backlog kelayakan).

Untuk mewujudkannya, tiga langkah prioritas pemerintah yakni renovasi dua juta rumah di desa, serta pembangunan satu juta rumah baru di perkotaan. Ini dilakukan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir.

“Ternyata di desa, orang perlu renovasi. Maka, di dalam program yang sudah disetujui kementerian keuangan itu kami taruh dua juta rumah untuk direnovasi,” ujar politisi Partai Gelora itu.