KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh meminta, rencana pengrekrutan 24.000 prajurit TNI untuk Batalyon Teritorial Pembangunan dikaji mendalam. Ia mendorong agar TNI AD melakukan kajian strategis atas rencana tersebut dari sisi pertahanan negara hingga anggaran.

"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis. Mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," kata legislator dari fraksi PKB tersebut kepada wartawan, pada Kamis (12/6/2025).

Oleh menyatakan, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas. Menurutnya, tidak boleh tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Kodim dan Koramil.

"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," ucapnya.

Oleh menambahkan, pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru. Menurutnya, kebutuhan TNI AD juga harus dinilai dari sisi objektif, bukan hanya karena program pemerintahan yang baru saja.

"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," ujarnya.