KBRN, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, Erik Hermawan menyorot tajam, peredaran rokok ilegal yang berpotensi menggerus pendapatan negara. Politikus Golkar ini pun meminta, pemerintah merelaksasi kebijakan cukai rokok, khususnya bagi IKM dan UMKM.

Erik menilai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu perlu merancang skema khusus. Terutama bagi pelaku UMKM dan IKM di sektor tembakau.

"Skema ini dapat mencakup penyesuaian tarif cukai, penyederhanaan izin, edukasi, serta pendampingan teknis. Sangat disayangkan, karena cukai itu sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh industri rokok," kata Erik dalam pernyataannya seperti dilansir YouTube TV Parlemen, Senin (26/5/2025).

Seharusnya, kata Erik, Bea Cukai memikirkan cara agar IKM bisa membayar cukai. Semua itu, demi meredam peredaran dan produksi rokok ilegal.

Erik pun memantau, insiden viral di medsos yang cukup memalukan. Dalam video viral itu, terlihat petugas Bea Cukai dan kepolisian terekam saling berebut tangkapan pelaku rokok ilegal.

“Saya kira ini sangat memalukan, harusnya pemerintah melalui Bea Cukai memberikan insentif atau kemudahan bagi IKM. Terutama di bidang rokok,” ucap Erik.

Ke depannya, ia mengingatkan, kenaikan tarif cukai rokok tidak serta merta menurunkan jumlah perokok. Sebaliknya, hal itu justru memicu masyarakat untuk beralih ke rokok ilegal yang harganya lebih murah.

Diketahui, berdasarkan data dari Indo Data Research Center, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal nyaris Rp100 triliun. Akibat peredaran rokok ilegal ini, diperkirakan pemerintah merugi lebih dari Rp97 triliun.