KBRN, Jakarta: Fenomena organisasi masyarakat (ormas) meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha menjelang Lebaran semakin marak. Sosiolog asal Universitas Indonesia (UI), Ida Ruwaida Noor, membagikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, fenomena ini merupakan normalisasi yang harus dipertanyakan. "Bentuk-bentuk premanisme ini sudah masuk ke berbagai sektor," ujarnya pada perbincangan dengan RRI Pro 3, Selasa (25/3/2025).

Ida menegaskan dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan dunia usaha yang terpaksa memenuhi permintaan oknum ormas. Selain itu, banyak pihak yang kesulitan untuk melaporkan peristiwa ini karena adanya konsekuensi sosial yang ditakutkan.

Ida berpendapat solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan sistem pengaduan. "Sistem pengaduan di era digital bisa membantu melaporkan berbagai bentuk intimidasi kepada pihak berwajib," ujarnya.

Namun, yang menjadi tantangan utamanya adalah bagaimana mengatasi kebiasaan yang sudah mengakar ini. "Pungutan liar telah menjadi biaya operasional yang membebani pelaku usaha, apalagi di masa ekonomi sulit," ucapnya.

Menurut Ida, pemberian THR seharusnya berbasis pada keikhlasan, bukan karena nominal yang ditentukan pihak lain. "Keterpaksaan dalam pemberian THR tidak sesuai dengan nilai Ramadan," ujarnya.

Karena itu, Ida berharap pihak berwenang bisa mengambil langkah tegas untuk menanggulangi masalah ini. "Keberadaan ormas yang tidak jelas kontribusinya kepada masyarakat perlu dipertanyakan," ucapnya. (Amanda Saviolla)