KBRN, Jakarta: Ombudsman Indonesia akan mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, pembentukan BPI Danantara merupakan gagasan yang brilian dan patut untuk didukung.

"Kami sebagai pengawas eksternal tentu akan terus bekerja untuk mengawasi bagaimana agar penggunaan, pengelolaan dananya, itu tidak menimbulkan penyimpangan. Ya, itu yang menjadi fokus kami (Ombudsman RI),” kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (23/2/2025).

Lebih lanjut, Najih mengatakan pengawasan oleh Ombudsman agar BPI Danantara dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan pembentukannya. Ia menilai lembaga ini sangat luar biasa karena menghimpun dana triliunan rupiah yang salah satunya hasil efisiensi.

"Jangan sampai tujuan yang mulia ini kemudian ada penyimpangan oleh oknum tertentu sehingga tujuannya tidak bisa diwujudkan. Kalau jika tidak dikelola dengan baik, ini akan sangat mubazir atau sia-sia,” ucap Najih.

Oleh karena itu, Najih berharap penanggung jawab BPI Danantara dapat bertanggung jawab secara akuntabel. Salah satunya dengan menginformasikan secara transparan pengelolaan dana tersebut.

"Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya. Kami siap untuk ikut mengawasi jalannya pengelolaan BPI Danantara ini apakah nanti sesuai dengan tujuan pembentukannya atau tidak," kata Najih.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui, masih banyak pihak meragukan keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Meski begitu, Ketum Gerindra ini memakluminya, karena belum pernah ada lembaga seperti Danantara di Indonesia sejak dulu.

"Saya memahami banyak pertanyaan tentang Danangata Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah Danantara akan berhasil," kata Presiden Prabowo dalam peluncuran Danantara di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).