RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital birokrasi. Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menghadiri dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sertifikat Elektronik bersama 18 pemerintah daerah lainnya di Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan diskusi panel tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam menjamin keamanan serta keabsahan dokumen digital di lingkungan pemerintah daerah.

Usai kegiatan, Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menjelaskan bahwa kerja sama sertifikat elektronik ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi berbasis teknologi di Kabupaten Nabire.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Sertifikat elektronik menjadi fondasi penting dalam sistem administrasi digital,” ujar Burhanuddin melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, penggunaan sertifikat elektronik akan mengubah pola kerja birokrasi yang selama ini masih bergantung pada dokumen fisik dan proses manual. Dengan sistem ini, penandatanganan dokumen resmi dapat dilakukan secara digital dengan jaminan keamanan berlapis dan pengakuan hukum yang sah.

“Keunggulan sertifikat elektronik terletak pada legitimasi hukumnya serta sistem pengamanannya. Ini memastikan dokumen pemerintah tidak mudah dipalsukan dan prosesnya jauh lebih efisien,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi bersama 18 pemerintah daerah lainnya menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam diskusi panel yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan, para narasumber membahas berbagai aspek implementasi sertifikat elektronik di daerah, termasuk kesiapan infrastruktur, penguatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Bupati Nabire menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire siap melakukan penyesuaian, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, agar penerapan sertifikat elektronik berjalan optimal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan perangkat teknologi. SDM harus siap. Kami akan memperkuat pelatihan dan pendampingan agar ASN mampu mengoperasikan sistem ini secara efektif dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih jauh, Burhanuddin menilai digitalisasi administrasi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses yang lebih cepat dan terdokumentasi secara elektronik dinilai dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dokumen.

“Digitalisasi menjadi kunci membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Kehadiran Wakil Bupati Nabire dalam agenda nasional tersebut didampingi Plt Sekda Yulianus Pasang dan Kepala Dinas Kominfo Yeremias Degey. Partisipasi ini sekaligus mempertegas dukungan Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap kebijakan transformasi digital yang tengah digencarkan secara nasional.

Sebagai simbol sinergi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pertukaran cenderamata antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok. Prosesi tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat keamanan siber dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah.

Wakil Bupati Nabire berharap implementasi sertifikat elektronik dapat segera diterapkan secara menyeluruh di setiap OPD, sehingga sistem administrasi digital benar-benar menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemkab Nabire.

“Kami ingin seluruh perangkat daerah segera memanfaatkan sertifikat elektronik dalam setiap proses administrasi. Ini langkah nyata menuju Nabire yang maju, adaptif, dan berbasis digital,” tutupnya.