RRI.CO.ID, Nabire - Sejarah pemerintahan di wilayah Meepago tidak dapat dilepaskan dari sosok A.K.B.P. Drs. S. Soerodjo Tanojo, SH, Bupati pertama Kabupaten Dati II Paniai, Periode ±1966–1969 yang pada masa awal pembentukannya mencakup wilayah yang kini menjadi Kabupaten Nabire dan sejumlah daerah pemekaran lainnya.

Dilansir dari akun Facebook yang ditulis oleh Wendy Suswinarko, masa kepemimpinan Soerodjo Tanojo berlangsung pada periode awal pasca integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, wilayah Paniai–Nabire masih sangat luas, dengan kondisi geografis yang berat, akses transportasi terbatas, serta infrastruktur pemerintahan yang hampir belum tersedia.

Pemerintahan sipil baru mulai dibentuk. Negara hadir dalam tahap perintisan, membangun struktur administrasi dari nol di tengah tantangan medan pegunungan, hutan lebat, serta keterbatasan komunikasi.

Sebagai bupati pertama, Soerodjo Tanojo memegang peran strategis sebagai arsitek awal tata kelola daerah.

Beberapa capaian utamanya antara lain:

1. Mendirikan Pemerintahan Sipil Pertama

Ia membangun struktur pemerintahan sipil daerah pertama di wilayah Paniai–Nabire. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan sistem administrasi modern yang terorganisir.

Struktur dasar yang dibentuk meliputi:

Kantor Bupati

Dinas-dinas awal pemerintahan

Administrasi kecamatan

Sistem pencatatan dan tata kelola keuangan daerah.

2. Menetapkan Nabire sebagai Pusat Pemerintahan

Salah satu keputusan monumental adalah menetapkan Nabire sebagai pusat pemerintahan, menggantikan Enarotali secara bertahap.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan strategis:

Akses laut yang lebih terbuka

Kemudahan distribusi logistik

Mendukung mobilitas aparatur dan masyarakat

Potensi pengembangan wilayah pesisir

Langkah ini menjadikan Nabire berkembang sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi di wilayah selatan Meepago.

3. Membangun Komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Masyarakat Adat

Di tengah dinamika politik nasional saat itu, Soerodjo Tanojo membuka jalur komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat setempat. Pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan serta memastikan kebijakan negara dapat diterima dan dijalankan secara efektif di daerah.

Kepemimpinan Soerodjo Tanojo meninggalkan warisan struktural yang sangat besar, dengan Menjadikan Nabire sebagai embrio pusat pemerintahan wilayah Meepago.

Menjadi fondasi bagi seluruh bupati setelahnya dalam membangun daerah.

Membentuk kerangka administrasi yang kemudian berkembang seiring pemekaran wilayah di Papua.

Keputusan memindahkan pusat pemerintahan ke Nabire terbukti visioner. Kota ini kemudian tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi penting di kawasan selatan Papua, bahkan setelah terbentuknya provinsi baru Papua Tengah.

Soerodjo Tanojo dikenang sebagai arsitek awal pemerintahan Nabire. Di tengah keterbatasan sarana, medan berat, dan situasi politik nasional yang masih dinamis, ia berhasil meletakkan dasar birokrasi yang menjadi pijakan pembangunan daerah hingga hari ini.

Sejarah mencatat bahwa tanpa fondasi yang dibangun pada periode ±1966–1969, perkembangan Kabupaten Nabire dan wilayah sekitarnya mungkin tidak akan berjalan secepat yang terjadi dalam dekade-dekade berikutnya.

Ia bukan sekadar bupati pertama, tetapi pelopor tata kelola pemerintahan modern di tanah Paniai–Nabire.