KBRN, Nabire: Rencana pemangkasan produksi bijih nikel nasional menjadi 250 juta ton pada 2026 berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bagi industri pengolahan nikel di dalam negeri. Defisit bijih nikel diperkirakan mencapai 44 juta ton, seiring tingginya kebutuhan smelter yang telah beroperasi.
Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII), Rizal Kasli, mencatat saat ini Indonesia mengoperasikan 49 smelter pirometalurgi berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dengan sekitar 226 lini produksi. Seluruh smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih nikel mencapai 232 juta ton per tahun.
Selain itu, terdapat enam pabrik pengolahan hidrometalurgi berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan total 15 lini produksi, yang memerlukan sekitar 62 juta ton bijih nikel kadar rendah.
“Sehingga total kebutuhan bijih nikel untuk smelter dan refinery yang sudah beroperasi saat ini mencapai 294 juta ton,” kata Rizal yang dikutip dari Bloomberg Technoz.
Rizal menambahkan, potensi defisit pasokan tersebut belum memasukkan kebutuhan smelter yang masih dalam tahap konstruksi. Saat ini, terdapat sekitar 40 pabrik pengolahan nikel yang sedang dibangun dan diperkirakan membutuhkan tambahan bijih nikel hingga 215 juta ton.
Menurut Rizal, kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan impor bijih nikel dari sejumlah negara, seperti Filipina, Kaledonia Baru, serta negara-negara di kawasan Pasifik, guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
Ia juga mengkhawatirkan pemangkasan produksi bijih nikel dapat mengganggu kinerja smelter yang telah beroperasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa pabrik harus membatasi produksi akibat keterbatasan pasokan.
“Padahal di awal pemerintah cukup agresif mengundang investor untuk membangun smelter nikel di Indonesia. Namun, kebijakan ini dilakukan tanpa kajian komprehensif, baik dari sisi ketersediaan sumber daya, aspek ekonomi, pasar, maupun kualitas investasinya,” tegas Rizal.
Sebelumnya, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkapkan impor bijih nikel dari Filipina pada 2025 diperkirakan meningkat menjadi 15 juta ton, atau naik sekitar 25 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 12 juta ton.