RRI.CO.ID, Nabire - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan pola baru pengelolaan anggaran lembaganya yang kini disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Skema tersebut disebut sebagai model distribusi berbeda dari mekanisme transfer anggaran pada umumnya di Indonesia.

Dadan menyebut sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dialokasikan langsung ke SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Dari total anggaran sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun diperkirakan beredar langsung di daerah dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima sekitar Rp500 juta per hari untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“BGN menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana disalurkan langsung ke SPPG. Jika total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar dari Sabang sampai Merauke. Setiap SPPG menerima kurang lebih Rp500 juta per hari. Ini adalah model baru karena tidak ada satu rupiah pun dana yang disalurkan dari pusat ke daerah melalui pemerintah daerah,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, yang dikutip dari Bloomberg Technoz.

Hingga saat ini, perputaran dana yang telah terjadi dari Sabang hingga Merauke mencapai sekitar Rp36 triliun. Perputaran tersebut disebut menjadi penggerak ekonomi daerah karena mendorong aktivitas belanja serta produksi masyarakat secara lebih merata.

Menurut Dadan, jumlah SPPG di suatu wilayah akan menentukan besaran dana yang beredar di daerah tersebut. Semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin besar pula potensi perputaran ekonomi lokal karena skema distribusi dirancang untuk lebih langsung menyentuh masyarakat.

Dadan juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian pasar bagi produk pertanian dan usaha lokal. Dalam pelaksanaan program MBG, BGN menjamin penyerapan bahan baku produksi daerah sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.

Ia mencontohkan adanya peningkatan permintaan komoditas pertanian di beberapa daerah, seperti kenaikan harga wortel di Nusa Tenggara Timur yang disebut dapat meningkat hingga tiga kali lipat akibat peningkatan serapan produksi.

Kebijakan tersebut juga diklaim berdampak pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), yang saat ini rata-rata berada di kisaran 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Dengan tren tersebut, Dadan optimistis NTP dapat meningkat hingga sekitar 150 di masa mendatang.

Ia menilai perputaran dana pada awal tahun ini merupakan stimulus ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai perbandingan, stimulus ekonomi pemerintah pada tahun sebelumnya sebesar Rp37 triliun pada triwulan pertama mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7 persen.

Pada 2026, peredaran dana BGN hingga bulan Maret diproyeksikan mencapai Rp62 triliun dan diharapkan menjadi faktor penguatan likuiditas serta aktivitas usaha di berbagai daerah.