RRI. CO. ID, Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat konektivitas transportasi sebagai fondasi percepatan pembangunan , Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian pertemuan antara Gubernur Apolo dengan manajemen PT Smart Cakrawala Aviation serta jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan Republik Indoensia di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026.

Dalam pertemuan, pembahasan difokuskan pada peningkatan layanan penerbangan PT Smart Air yang selama ini melayani sejumlah wilayah di Papua Selatan, termasuk dukungan distribusi logistik dari Tanah Merah menuju Kabupaten Pegunungan Bintang serta dari Merauke ke berbagai daerah.

Safanpo menegaskan bahwa keberadaan transportasi udara memiliki peran vital dalam membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman sekaligus memperkuat rantai pasok logistik, sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

Setelah pertemuan, Gubernur Apolo Safanpo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kantor Kementerian Perhubungan RI. Gubernur Apolo dan rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Ir. Lukman F. Laisa. Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta sejumlah pejabat eselon dan kepala biro di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam pertemuan, Gubernur Apolo memaparkan berbagai kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi di Papua Selatan sebagai daerah penyangga Program Strategis Nasional (PSN).

Sejumlah usulan strategis yang disampaikan antara lain pembangunan dua unit garbarata di Bandar Udara Mopah Merauke yang direncanakan pada 2027.

Kemudian, kajian perluasan Pelabuhan Yos Sudarso Merauke untuk pengembangan depo peti kemas dan pelabuhan rakyat, serta percepatan penyelesaian pembangunan Replacement Segmen II Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat yang ditargetkan rampung pada November 2026.

Selain pembangunan fisik, Safanpo juga mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi, di antaranya optimalisasi penerbangan perintis yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah pedalaman melalui transportasi laut, penyediaan perangkat komunikasi di lapangan terbang perintis, hingga skema kontrak layanan penerbangan perintis yang dapat berlangsung lebih dari satu tahun agar pelayanan kepada masyarakat tetap berkelanjutan.

Ia juga mengusulkan peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam industri penerbangan melalui kesempatan kerja di maskapai.

Tak hanya itu, Safanpo meminta dukungan armada bus untuk melayani rute Merauke–Tanah Merah dan pengembangan layanan Trans Papua Selatan guna memperkuat konektivitas antardaerah.

Menurut Safanpo, pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan Papua Selatan. Dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, investasi, hingga pelayanan dasar diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Akhir pertemuan, Gubernur Apolo menyerahkan plakat cenderamata kepada jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai simbol apresiasi atas sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan.