RRI.CO.ID, Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI di ruang rapat lantai tiga Kantor Gubernur Papua Selatan, KTM Salor, Senin 27 Juli 2026. Rapat tersebut berfokus pada pembahasan kondisi pertahanan, keamanan, serta kesiapsiagaan di wilayah perbatasan negara.

Rakor strategis ini diselenggarakan guna menyusun rekomendasi solusi kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di kawasan perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan kondisi geografis dan demografis wilayahnya kepada tim DPN RI. Apolo menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, dengan roda pemerintahan yang efektif baru berjalan sekitar satu tahun.

"Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, yang mencakup total 80 distrik," ujar Gubernur Apolo.

Gubernur juga menyoroti potensi cakupan wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Saat ini, jumlah penduduk di Papua Selatan tercatat sekitar 580 ribu jiwa dengan luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 11.700 hektar.

"Ini merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia, tetapi jumlah penduduknya relatif tidak banyak,"

Terkait aspek strategis pertahanan negara, Gubernur menekankan posisi geopolitik Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Wilayah darat Papua Selatan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini (PNG), sementara bagian selatannya berbatasan laut dengan Australia.

Melalui rakor bersama DPN RI ini, diharapkan lahir berbagai langkah konkret serta rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat sistem pertahanan, menjaga keamanan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Papua Selatan.