PSN Bandara Wanam Wajib Lindungi Lingkungan

RRI.CO.ID, Merauke : Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan Bandar Udara Wanam Baru sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Bandar Udara Wanam Baru di Merauke, Rabu, 8 Juli 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan status PSN tidak mengurangi kewajiban pemrakarsa proyek untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, skala proyek yang besar justru menuntut kajian lingkungan yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Status sebagai Proyek Strategis Nasional tidak mengurangi kewajiban pemrakarsa untuk memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Justru karena dampaknya besar, dokumen lingkungan harus disusun secara komprehensif, objektif, ilmiah, dan dapat dikaji," ujarnya.

Jujuk menjelaskan pembahasan kerangka acuan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek lingkungan hidup telah masuk dalam ruang lingkup kajian. Dengan demikian, analisis yang disusun nantinya mampu mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat.

Selain aspek lingkungan, pemerintah daerah meminta agar penyusunan dokumen juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dilakukan secara bermakna sehingga aspirasi yang berkembang dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan.

Rencana pembangunan Bandar Udara Wanam Baru berada di atas lahan seluas 1.050 hektare yang mencakup wilayah Kampung Wanam, Wogikel, dan Uli-Uli di Distrik Ilwayab, serta Kampung Salam Ede di Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan dukungannya terhadap pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan fungsi ekosistem.