RRI. CO. ID, Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan pertama meraih capaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (PHP) BPK RI Tahun Anggaran 2025.
Predikat WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Papua Selatan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Managemen Risiko BPK RI Dr. Heri Subowo pada Rapat Paripurna penyerahan LHP BPK RI, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRP Papua Selatan, Kamis 18 Juni 2026.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah setempat yang sudah bersama meaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban secara baik dan profesional.
" Secara khusus kita di Provinsi Papua Selatan mendapatkan begitu banyak berkat, berkat keamanan, berkat stabilitas, karena kalau tidak aman kita tidak bisa membangun daerah, tidak bisa beraktivitas dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian, " Ungkap Gubernur Apolo.
Selain itu, Ia juga menyampaikan apresiasi karena telah diberikan berkat kolaborasi kemitraan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah provinsi, DPRP dan MRP serta seluruh elemen dan komponen masyarakat sehingga mampu untuk bekerja bersama, saling menutupi, saling mengisi sehingga mampu untuk melewati semua permasalahan yang dihadapi rintangan, hambatan dan tantangan.
" Sebenarnya tanda-tandanya sudah ada pada saat penetapan di undang-undang, jadi undang-undang pembentukan otonomi daerah itu nomornya itu kita duluan kita Nomor 14 kemudian Papua pegunungan nomor 15 dan nomor 16 dan seterusnya. Dan di dalam berita acara kita yang disebutkan duluan ada empat daerah otonom yang dibentuk yang pertama adalah provinsi Papua Selatan, " Ucapnya.
Ditambahkan Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaannya mampu menjadi yang pertama menyelesaikan Roadmap yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, pertama membangun infrastruktur daerah otonom baru, dan menjadi yang pertama ditetapkan sebagai Penerima Opini dari BPK RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur mengakui bahwa sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan, Oleh karena itu ke depan harus terus memperbaiki diri dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara lembaga DPRD dan supaya kita bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan terus meningkatkan kinerja dan yang terutama adalah pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan di bidang pemerintahan, layanan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana wilayah maupun pelayanan publik.
Sementara itu Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silibun memberikan profisiat kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan karena yang pertama meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP BPK RI laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025.
" Saya sebagai Ketua DPRP Papua Selatan mengucapkan selamat kepada Gubernur, Wakil Gubernur, sekda dan seluruh perangkat Pemerintah Daerah yang telah bekerja secara maksimal bekerja keras dengan tulus sehingga Provinsi Papua Selatan boleh mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, " Katanya.
Heribertus berharap kerja sama yang sudah dibangun dapat terus dijaga dan fungsi pengawasan dari DPR tetap dilakukan secara maksimal agar kita tetap mengawal pemerintah provinsi Papua Selatan tetap pada jalurnya dan menjaga tetap stabil untuk dari waktu ke waktu bisa mendapat Opini WTP.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....