RRI.CO.ID,Merauke : Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi dan pengawasan aktivitas kapal besar yang dinilai berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional.

Paino, S.IP., M.T selaku Kepala Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Papua Selatan mengatakan, keberadaan kapal besar di perairan Papua Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, aktivitas kapal tersebut memengaruhi hasil tangkapan nelayan lokal dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan aturan terkait batas operasional kapal besar di laut. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat bersama DPR agar ada perlindungan lebih besar terhadap nelayan tradisional.

“Kami mengusulkan agar aturan 20 mil itu diperluas supaya nelayan tidak mengalami kesulitan. Hal ini terus kami perjuangkan ke pusat bersama DPR,” ujar Paino.saat dialog di rri merauke.selasa,12 mei 2026.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar pengaturan kapal penangkap ikan dapat berbasis tenaga kuda mesin maupun kemampuan produksi kapal. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih adil bagi nelayan kecil di Papua Selatan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan. Pengawasan dilakukan setelah adanya dugaan penggunaan alat tangkap ilegal yang merugikan masyarakat nelayan.

Paino menambahkan, sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi besar bagi Papua Selatan. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.