RRI. CO. ID, Merauke - Para gubernur yang tergabung dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua membahas implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) didaerahnya masing-masing. Pembahas tersebut dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua.

Momentum akbar itu berlangsung selama dua hari yakni Senin-Selasa (11-12/5/2026) Hotel Horison Diana Timika. Forum tersebut melibatkan para gubernur dan wakil gubernur dari enam provinsi yang ada di wilayah paling timur Indonesia ini. Kegiatan itu juga melibatkan para bupati dan wakil bupati serta wali kota se-tanah Papua.

Disela-sela forum itu, Wakil Gubernur Papua Selatan,Paskalis Imadawa menegaskan pertama jangan memotong anggaran otsus, lantaran itu perbuatan tak terpuji.

Kedua, kata Paskalis, jangan sampai Undang-Undang (UU) digugurkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri (Permen). Dikatakan UU legitimasi hukumnya lebih tinggi dari Inpres dan Permen. Namun, realita dua tahun belakangan ini,Inpres dan Permen lebih tinggi dari UU.

"Saya minta kita harus lebih keras dan lebih tajam lagi untuk menyikapi ini,"ungkap Wagub Paskalis Imadawa.

Kemudian,ketiga Paskalis meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) juga diharapkan agar diberi kewenangan hak legislasi supaya mereka bisa mengawal penggunaan dana Otsus.

Selanjutnya,keempat harus ada kesepakatan bersama para gubernur di tanah Papua bahwa jika transferan dana Otsus masuk diakhir tahun,maka dikembalikan.

"Ngapain diterima, dikembalikan aja, karena dana Otsus ini ibaratnya ekor dipegang kepalanya dilepas,"kata Wagub Paskalis.

Paskalis meminta ombudsman untuk melakukan penelitian terkait pelayanan publik dari masing-masing kepala daerah berapa persen.