RRI. CO. ID, Merauke -Ketua assosiasi karet Provinsi Papua selatan Nathalis B.Kaket menyoroti Musrembang Provinsi Papua selatan yang saat ini berlangsung. Sorotan yang dilakukan ini karena musrenbang terkesan tertutup dan hanya sebatas ASN, Jumat 24 April 2026.

" Hampir semua ASN yang ada di Papua selatan masih terpola dengan paradigma yang salah bahwa musrembang tertutup hanya sebatas ASN, " Ucapnya.

Dikatakan Yang harus di maknai bersama bahwa UU NO 25 Tahun 2004 tentang SPPN sangat jelas dan gamblang bahwa Definisi Musrembang Nasional,Provinsi dan kabupaten/kota adalah forum antara pelaku ( pemerintah,swasta dan masyarakat ) dalam menyusun dan menyelaraskan program pembangunan Nasional dan daerah.

Karena penyusunan perencanaan program ini sifatnya Button up maka sangat di harapkan Bapperinda di setiap kabupaten Merauke,Boven Digoel,Mappi dan Asmat ) sebagai leading sektor harus mampu dan maksimal melaksanakannya dari desa/kampung,distrik hingga kabupaten sehingga apa yang di usulkan dan di bahas di provinsi menjadi kebutuhan real masyarakat dan bukan tiba saat tiba akal.

Nathalis menyoroti pembahasan khususnya dana Otsus yang menurutnya tidak maksimal.

Bapperinda ke empat kabupaten yang ada di provinsi Papua selatan harus mampu menimbulkan data real penyebaran OAP di masing-masing Kabupaten sehingga ketika Musrembang Provinsi saat ini bisa di hitung sesuai data real pengalokasian sesuai penyebaran OAP dan kebutuhan yang di usulkan.

Bapperinda Provinsi Papua selatan sangat di harapkan ketika pembahasan dana Otsus juga harus mampu membuka diri dan menampilkan pagu anggaran indikatif (pembagian kuota ) / anggaran dana Otsus yang tersedia sehingga alokasi per kabupaten bisa sangat jelas sesuai kebutuhan dan tentu sesuai kemampuan alokasi anggaran yang ada tentu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

Untuk hal di maksud seharusnya sudah ada pramusrembang sehingga bisa di bahas pembagian kuota untuk menyelaraskan program.

Nathalis berharap ke depan agar bisa lebih maksimal lagi soal data real yang menjadi kebutuhan OAP per empat kabupaten sesuai kuota dana Otsus yang ada.

Tentu demi kesejahteraan OAP di provinsi Papua selatan sehingga tidak ada lagi bahasa Otsus gagal di atas tanah Papua jilid ini.

Semua bisa berjiwa besar dan membuka diri dengan berkaca pada pengalaman lalu-lalu yang tidak maksimal.