RRI.CO.ID,Merauke : Rencana masuk dan beroperasinya kapal trawl di perairan Papua Selatan kembali menuai sorotan dari kalangan nelayan lokal. Kehadiran kapal berkapasitas besar tersebut dinilai berpotensi menggeser kesejahteraan nelayan kecil, khususnya di Kabupaten Merauke.

Taufik Latarissa Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Selatan, menyampaikan bahwa dominasi kapal besar dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Ia menilai kesejahteraan akan lebih berpihak kepada pemilik kapal besar, sementara nelayan lokal justru terancam kehilangan sumber penghasilan.

Kondisi geografis laut Papua Selatan yang relatif landai juga menjadi perhatian. Dengan kedalaman laut yang di beberapa titik hanya berkisar 16 hingga 20 meter pada jarak puluhan mil dari garis pantai, aktivitas kapal trawl dinilai sangat berisiko terhadap ekosistem serta ruang tangkap nelayan tradisional.

Selain itu, nelayan Merauke umumnya menangkap komoditas seperti ikan gelembung, ikan piring, dan ikan segar lainnya. Jika kapal trawl beroperasi di zona yang sama, maka dikhawatirkan aktivitas nelayan lokal akan lumpuh akibat persaingan yang tidak seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan zona penangkapan ikan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Menurutnya, kebijakan yang disamaratakan dengan daerah lain seperti Maluku atau Jawa tidak relevan diterapkan di Papua Selatan.

Di sisi lain, infrastruktur perikanan di Merauke dinilai masih belum memadai. Hingga saat ini, pelabuhan khusus untuk kapal di bawah 30 GT masih terbatas, sementara jumlah kapal nelayan terus bertambah dan tetap memenuhi kewajiban pajak.

“Kesejahteraan akan berpihak pada kapal besar, sementara nelayan lokal bisa tersingkir.”ujar ketua HNSI Papua selatan. Jumat 17 april 2026.di kediamannya.

Tempat pelelangan ikan juga menjadi perhatian karena dinilai belum optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi sebelum pemerintah mengeluarkan izin baru bagi kapal besar untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Nelayan berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kearifan lokal serta kondisi riil di lapangan sebelum mengambil kebijakan. Hal ini dinilai penting agar keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan di Papua Selatan tetap terjaga.