RRI.CO.ID, Merauke: Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menyoroti fenomena pelayanan administrasi kependudukan di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan kepada media di Merauke, Selasa, 17 Maret 2026.
Ia menyebut masih terdapat praktik yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengurusan dokumen kependudukan. Pemerintah provinsi akan mempelajari persoalan tersebut lebih lanjut.
“Fenomena bayar uang KTP keluar itu ada. Bahkan orang masih di luar daerah, KTP-nya sudah ada,” ujar Paskalis Imadawa. Ia mengaku belum memahami secara pasti sistem yang menyebabkan hal itu terjadi.
Ia juga menyinggung adanya penduduk yang memiliki KTP daerah namun tidak mengenal wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sistem administrasi.
Pemerintah provinsi menyebut persoalan ini menjadi pekerjaan rumah. Evaluasi terhadap sistem kependudukan akan dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kependudukan. Selain itu juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan administrasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....