KBRN, Merauke : Aliansi Demokrasi Untuk Papua AIDP menggelar diskusi pemantauan Pilkada 2024 Provinsi Papua Selatan yang diikuti puluhan peserta, berlangsung di Gedung Swissbel Hotel Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin ( 17/2/2025).

Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua Latifah Anum Siregar kepada wartawan mengungkapkan pada pelaksanaan Pemilu 2024,pihaknya melakukan pemantauan diKabupaten Asmat dan Kabupaten Bovendigoel.

"Berdasarkan hasil pemantauan Pemilu 2024, ditemukan adanya sejumlah persoalan diantaranya penyelenggara tingkat bawah belum memahami dengan baik tata cara pengisian formulir di saat proses perncoblosan dan perhitungan suara sehingga perlu adanya bimtek dan sosialisasi," ujarnya.

Selain itu ungkap Latifah Anum Siregar salah satu yang harus di perbaiki adalah undangan pencoblosan atau formulir C6 yang sebagian besar tidak sampai di tangan para pemilih atau kurang dari 60 persen, sehingga direkomendasikan untuk di hapus dan di ganti dengan Kartu Tanda Penduduk.

"Salah satu temuan lainnya yang menjadi sorotan adalah adanya sistim pencoblosan surat suara menggunakan sistim adat dan mirip dengan sistim noken yang berpotensi di eksploitasi terjadi di Kabupaten Asmat yang harus di lakukan evaluasi," ucapnya.

Latifah Anum Siregar menegaskan seluruh temuan dan persoalan akan di rekomendasikan kepada pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk menjadi acuan dan masukan untuk Pemilu yang lebih baik kedepannya.