RRI. CO. ID, Merauke -Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Dr. Roberth Simbolon, M. Ph dalam sambutannya ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke 81 tahun di Lapangan Patimura, Distrik Sota Kabupaten Merauke Papua Selatan, Senin 17 Agustus 2026.
Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kehadiran masyarakat di kawasan perbatasan dinilai menjadi wujud komitmen dalam menjaga kedaulatan dan merawat perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
" peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional, " Ungkap Roberth Simbolon.
Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
"Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga harus dimaknai sebagai kebebasan dari ketertinggalan, ketidakadilan dan keterisolasian," ujarnya.
Kawasan perbatasan, lanjutnya, memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat Merah Putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan.
Sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", pemerintah terus mendorong pembangunan perbatasan yang mampu memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga tengah menyiapkan Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2026-2045.
Arah kebijakan tersebut mencakup penguatan kedaulatan, tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing kawasan perbatasan. Dalam transformasi tersebut, PLBN diharapkan tidak lagi hanya menjadi tempat pemeriksaan keluar-masuk orang dan barang, tetapi berkembang menjadi Gerbang Negara Indonesia.
PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
"PLBN harus tumbuh bersama kawasan di sekitarnya. Inilah semangat Gerbang Negara Indonesia yang mengintegrasikan perbatasan, pelayanan, konektivitas dan kegiatan ekonomi dalam satu gerak pembangunan nasional," tegasnya.
Memasuki pelaksanaan RPJMN 2025-2029, pemerintah pusat dan daerah juga didorong memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BNPP menyampaikan tiga catatan penting, Pertama, dari aspek ekonomi, hilirisasi harus menjadi strategi untuk menciptakan rantai pasok baru hingga kawasan perbatasan. Pelaku usaha, termasuk Koperasi Merah Putih, didorong meningkatkan nilai tambah berbagai potensi perbatasan, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan masyarakat.
PLBN juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pintu ekspor nasional untuk memasarkan produk dalam negeri ke negara tetangga.
Kedua, pelayanan di PLBN perlu terus ditingkatkan melalui penerapan standar manajemen mutu dan digitalisasi pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan layanan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan terintegrasi bagi pelintas batas maupun arus barang.
Ketiga, masyarakat perbatasan diminta terus menjaga persatuan dan kesatuan serta menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia.
"Semua warga negara Indonesia di perbatasan harus mampu tampil sebagai simbol nasional kita di kawasan perbatasan dan penjaga kedaulatan negara di halaman terdepan," katanya.
Pembangunan perbatasan, ditegaskan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Infrastruktur harus mendukung ekonomi, ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pelayanan harus memperkuat kehadiran negara. Keseluruhan proses tersebut bermuara pada penguatan kedaulatan Indonesia.
"Dari batas negara, kita menjaga kedaulatan. Dari kawasan perbatasan, kita membangun kesejahteraan. Dan dari gerbang negara, kita membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045."
Ia menegaskan, perbatasan harus dipandang bukan sebagai halaman belakang, melainkan beranda depan Indonesia; bukan sekadar garis pemisah, tetapi ruang kehidupan; bukan wilayah pinggiran, tetapi pusat pertumbuhan baru; serta bukan sekadar pintu pemeriksaan, melainkan Gerbang Negara Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....