Baperida Papua Selatan Prioritaskan Empat Layanan Dasar

RRI.CO.ID, Merauke: Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua Selatan menyebut empat sektor layanan dasar menjadi prioritas dalam setiap pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan antara pemerintah provinsi dan empat kabupaten di Papua Selatan.

Kepala Baperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Ulmi Listyaningsih Wayeni, S.Sos., MM, menjelaskan dalam proses Musrenbang, pemerintah provinsi berupaya mengakomodir usulan program yang disampaikan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

“Layanan dasar itu ada empat, Pak Frankie, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Ini yang menjadi domain dalam setiap pembahasan di Musrenbang,” ujar Ulmi, pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Untuk sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan serta meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Sementara di bidang pendidikan, kebutuhan tenaga guru menjadi salah satu usulan yang banyak disampaikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.

Di sektor infrastruktur, kebutuhan rumah layak huni dan sanitasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan Musrenbang. Menurut Ulmi, kondisi lingkungan memiliki keterkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sementara untuk sektor ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan UMKM lokal dan mama-mama Papua sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.

Ulmi mengatakan, usulan program dari kabupaten tetap menjadi perhatian Baperida untuk dicari solusinya. Ia menyebut, sejumlah usulan dalam jumlah besar dari kabupaten tetap berupaya diakomodir dalam perencanaan pembangunan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait penanganan stunting, Ulmi menyampaikan upaya dilakukan secara lintas sektor, termasuk melalui Dinas Kesehatan dan perangkat daerah yang berkaitan dengan infrastruktur. Berdasarkan data yang digunakan pemerintah, prevalensi stunting Papua Selatan pada 2024 tercatat 16,5 persen berdasarkan SSGI, sementara data 2025 dan 2026 belum diperoleh.

Ulmi menambahkan, salah satu tantangan dalam penanganan stunting adalah tingginya mobilitas dan peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi. Karena itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk menekan angka stunting melalui program yang disusun berdasarkan data dan kebutuhan daerah.