RRI.CO.ID, Merauke : Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Papua mengikuti Rapat Koordinasi Tim Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan, Senin, 27 Juli 2026. Rapat tersebut membahas penyusunan rekomendasi solusi kebijakan strategis terkait kondisi pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan wilayah perbatasan di Provinsi Papua Selatan.

Rapat koordinasi menjadi wadah sinergi antarinstansi dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Sejumlah pembahasan meliputi penguatan keamanan, penegasan batas wilayah negara, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pelayanan di wilayah perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai tantangan yang masih dihadapi di kawasan perbatasan. Di antaranya potensi gangguan keamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Selain itu, hasil pembahasan juga diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Penyusunan rekomendasi kebijakan strategis ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan serta memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).