RRI.CO.ID, Merauke : Ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan menerima pembukaan palang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian pada Jumat, 31 Juli 2026. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan.

Ahli waris, Verawati Paulina Matrawi Mahuze, mengatakan pembongkaran palang dipersilakan dilakukan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.

Ferawati menjelaskan, pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta Pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, apabila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi.

"Saya hanya minta alas hak dari pihak pemerintah daerah karena sudah terbit sertifikat tahun 1991. Kalau dari pihak Satpol hari ini melakukan pembongkaran sesuai prosedur, saya terima. Saya juga tidak akan melakukan pemalangan lagi karena sudah difasilitasi untuk bertemu pemerintah daerah agar diperlihatkan alas haknya," ujarnya.

Verawati menegaskan dirinya tidak menuntut ganti rugi dalam persoalan tersebut. Sebagai ahli waris almarhum Yohanes Mahuze, ia hanya menginginkan adanya kejelasan mengenai dasar kepemilikan lahan yang kini digunakan sebagai kawasan perkantoran pemerintah.

Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan.