RRI.CO.ID, Merauke : Program layanan bus khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kawasan pemerintahan Salor dinilai memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Sejak diluncurkan pada April 2026, layanan tersebut dimanfaatkan sebagai transportasi antar jemput ASN dari Merauke menuju kawasan perkantoran di Salor. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, dr. Michael Gomar, S.STP., M.Si., dalam dialog interaktif RRI Merauke pada Kamis, 30 Juli 2026.

Michael Gomar menjelaskan, layanan bus ASN merupakan transportasi khusus yang disiapkan Dinas Perhubungan atas arahan Gubernur Papua Selatan untuk memfasilitasi mobilitas pegawai. Program tersebut resmi diluncurkan pada 20 April 2026 bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Perum DAMRI.

Menurut Michael, selama sekitar tiga hingga empat bulan beroperasi, layanan bus ASN memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai. Kehadiran transportasi khusus tersebut dinilai membantu meningkatkan ketepatan waktu kehadiran ASN sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.

"Pelayanan angkutan bus ASN memberikan dampak yang cukup baik kepada para ASN, terutama dalam kedisiplinan, ketepatan waktu kerja, kehadiran, dan semangat baru untuk masuk kantor. Kami berharap kinerja ASN meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik," ujarnya.

Meski demikian, Michael mengakui jumlah armada yang tersedia masih terbatas. Saat ini hanya terdapat empat unit bus yang mampu melayani sekitar 80 hingga 85 ASN untuk layanan antar jemput Merauke–Salor, sehingga pemerintah provinsi berencana menambah armada pada tahun 2027.

Selain meningkatkan layanan bagi ASN, Dinas Perhubungan juga menyiapkan langkah strategis untuk pembenahan transportasi umum bagi masyarakat. Bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, pihaknya tengah membahas program peremajaan angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak beroperasi serta membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan.