RRI.CO.ID, Merauke : Bupati Merauke Yoseph Gebze mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan sengketa aset maupun tanah pemerintah melalui aksi pemalangan. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan sebaiknya ditempuh melalui mekanisme hukum agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Yoseph mengatakan pemerintah daerah menghormati hak setiap warga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, ia menegaskan penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan melakukan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah.

"Kalau memang ada pihak yang merasa tidak puas, silakan menempuh jalur pengadilan. Kita sama-sama menghormati hukum, menghormati hak dan kewajiban kita. Bukan dengan cara melakukan pemalangan," ujarnya pada Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Yoseph, aksi pemalangan dapat menghambat pelayanan publik, terutama pada instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Ia mencontohkan pemalangan di lingkungan Dinas Kesehatan berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan, termasuk operasional gudang farmasi.

Selain itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dalam setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog serta memanfaatkan mekanisme hukum yang telah tersedia untuk memperoleh kepastian penyelesaian sengketa.

Yoseph juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui jalur hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat luas tetap terlindungi.