RRI.CO.ID, Merauke : Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan resmi membentuk Panitia Kerja guna mengawal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan proses seleksi di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan transparan.

Lima posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. MRP memandang posisi-posisi tersebut sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro-rakyat di wilayah tersebut.

"Telah terbentuk panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pratama di lima OPD untuk mengawal otonomi khusus bagi orang asli Papua," ujar Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisiaj Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan, Yohanis Okdinon dalam konferensi pers tersebut. Ia menegaskan bahwa aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten.

Kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan. Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang otonomi khusus yang memberikan afirmasi luas bagi putra daerah asli.

Proses seleksi yang saat ini tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim Panitia Kerja tersebut. Panitia Kerja ini tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara asli Papua.

Pernyataan resmi ini disampaikan langsung kepada warga di Merauke, Asmat, Mappi, hingga Boven Digoel. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan.