RRI.CO.ID, Merauke : Masyarakat adat Suku kima kima mendatangi Gedung DPRK Kabupaten Merauke untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Program Strategis Nasional atau PSN berupa cetak sawah dan program peternakan di Pulau Kimaam, Selasa, 12 Mei 2026.

Kedatangan masyarakat adat diterima langsung oleh anggota DPRK Merauke, Majelis Rakyat Papua Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Ndiken, yang hadir mewakili Bupati Merauke.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat adat menegaskan penolakan terhadap program PSN yang dinilai berpotensi mengancam tanah adat serta kehidupan masyarakat di Pulau Kimaam. Mereka juga meminta pemerintah menghormati hak masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan di wilayah adat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Ndiken, mengatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat adat dan akan meneruskannya kepada pimpinan daerah. “Apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu akan kami sampaikan kepada bapak bupati untuk menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Suasana penyampaian aspirasi sempat berlangsung emosional. Sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, hadir langsung mendengar aspirasi masyarakat adat terkait persoalan yang terjadi di wilayah mereka.

Selain menyampaikan penolakan terhadap program peternakan dan cetak sawah, masyarakat juga meminta agar aktivitas perusahaan tidak dijalankan sebelum adanya pembicaraan bersama masyarakat adat dan peninjauan langsung oleh pemerintah.

Sementara itu, pemerintah mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPRK Merauke dengan pengawalan aparat keamanan dan dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat adat dari wilayah Pulau Kimaam.