RRI.CO.ID,Merauke : Komisi I DPR Kabupaten Merauke menyoroti pentingnya pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di distrik-distrik. Hal ini disampaikan setelah kunjungan kerja yang menemukan masih banyak warga belum memiliki dokumen dasar seperti kartu keluarga dan akta kelahiran.

Mario Rey Maturbongs Anggota DPR Merauke menyampaikan bahwa ketidakjelasan data kependudukan berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Kondisi ini ditemukan hampir merata di beberapa distrik yang dikunjungi, termasuk Distrik Animha.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan dasar, baik administrasi maupun kesehatan, sangat bergantung pada akses infrastruktur yang memadai. Jalan yang rusak menjadi salah satu kendala utama yang menghambat distribusi layanan kepada masyarakat.

“Kami menegaskan bahwa hak masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan program yang nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Mario saat ditemui di kediamanya. Rabu,22 April 2026.

Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya masyarakat bersama aparat setempat yang secara swadaya memperbaiki akses jalan menggunakan material sederhana. Meski belum permanen, langkah tersebut dinilai membantu mobilitas warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, DPR menilai bahwa anggaran, khususnya dana otonomi khusus (Otsus), seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Perencanaan pembangunan diminta lebih terarah, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan jalan dan layanan publik.