RRI.CO.ID, Merauke : Pemerintah Kabupaten Merauke tengah mencari solusi terkait pembayaran honor bagi petugas kebersihan yang belum terealisasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Ndiken, saat memberikan keterangan di Pasar Wamanggu pada Selasa, 10 Maret 2026.

Ia mengatakan persoalan pembayaran honor tersebut berkaitan dengan regulasi kepegawaian yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Karena itu pemerintah masih berupaya mencari dasar aturan yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan.

“Sementara ada regulasi yang harus kami ikuti, tetapi kami juga sedang mencari jalan bagaimana bisa menyelamatkan mereka ini,” ujar Yermias Ndiken.

Ia menjelaskan pemerintah daerah akan meminta setiap organisasi perangkat daerah mengajukan data tenaga honorer yang ada. Data tersebut kemudian akan diproses untuk mendapatkan persetujuan Bupati terkait pembayaran honor selama dua bulan.

Selain itu, pemerintah daerah juga masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Yermias Ndiken menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi terbaik dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat.