RRI.CO.ID, Merauke : Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Merauke memfasilitasi mediasi penyelesaian sengketa batas tanah di depan RS Bunda Pengharapan, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke.

Mediasi berlangsung pada Selasa (28/7/2026) mulai pukul 10.00 WIT hingga 12.40 WIT. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polres Merauke, IPDA Sudoko, S.H., bersama Aipda Paulinus Dariamop dan Bripka Eko Ndartianto.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa. Turut hadir pula sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat, di antaranya Romeo Mahuze selaku Ketua Adat Buti, Steven Mahuze selaku Ketua Marga Mahuze, Alexander K. Basik-Basik selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta pemilik hak ulayat setempat.

Dalam proses mediasi, petugas memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi secara musyawarah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa status tanah yang dipermasalahkan belum memiliki sertipikat hak milik.

Atas dasar temuan tersebut, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menetapkan batas-batas tanah berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang dicapai selama mediasi berlangsung.

Kasat Binmas Polres Merauke menyampaikan bahwa pendekatan musyawarah menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan warga. "Dengan mengedepankan dialog dan pendekatan kekeluargaan, diharapkan setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan," ujarnya.

Pihaknya menambahkan bahwa penyelesaian melalui jalur musyawarah merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Tujuannya adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di wilayah hukum Polres Merauke.

Seluruh rangkaian kegiatan mediasi berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kesepakatan yang telah diteken diharapkan dapat menjadi solusi permanen bagi kedua pihak serta menjaga keharmonisan hubungan antarwarga di Kelurahan Kamundu ke depannya.