RRI.CO.ID, Merauke : Dualisme kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Papua Selatan menjadi perhatian. Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, menilai bahwa keberadaan dua versi organisasi justru tidak menjadi masalah selama tujuan utamanya tetap sama, yakni memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan nelayan setempat.

Taufik mengungkapkan latar belakang pembentukan organisasi nelayan di wilayah tersebut. Menurutnya, sebelum HNSI hadir, para nelayan tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluh kesah maupun aspirasi kepada pemerintah. Kondisi itu mendorong mereka untuk mencari wadah agar suara nelayan dapat didengar.

Ia menceritakan pertemuan dengan Bupati Romanus Mbaraka di Hotel Swiss Bell pada saat itu menjadi titik tolak lahirnya wadah bagi nelayan. Sang bupati menyarankan agar mereka memiliki rumah bersama untuk berkumpul dan menyampaikan masukan, karena jika hanya bergerak sendiri, suara mereka tidak akan didengar oleh pemerintah.

Setelah itu, Taufik berkomunikasi dengan DPP HNSI yang saat itu dipimpin oleh Jenderal (Purn) Yusuf Solihin. Ia kemudian dipercaya sebagai PLT DPD HNSI Papua Selatan, dengan Wakil Gubernur saat itu sebagai sekretaris. Namun, masa kepengurusan itu tidak berlangsung lama karena persiapan musyawarah nasional yang digelar di Bogor.

Munas pertama di Bogor merekomendasikan Laksamana Purnawirawan Sumarjono sebagai ketua umum. Namun, lima hari kemudian digelar Munas di Bali yang memilih Herman Henry sebagai ketua umum. Dua versi kepengurusan ini sama-sama mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki surat pengesahan masing-masing yang masih berlaku hingga kini.

"Kami dari HNSI versi Pak Sumarjono tetap menghargai, kita punya ketua DPD yaitu Pak Pascalis Imadawa sebagai wakil gubernur. Penilaian kami, ini butuh organisasi, berapapun organisasi nelayan itu kami semakin senang. Jadi tidak ada bersaing, tujuan kita cuma satu, perjuangan aspirasi nelayan itu yang kami utamakan," ujar Taufik.

Taufik menambahkan bahwa kehadiran dua organisasi justru disyukuri karena selama ini nelayan ibarat kehilangan induk. Menurutnya, tugas utama organisasi adalah mengurus pelayanan publik seperti SLO, CV, dan administrasi lainnya, bukan sekadar nama atau kepengurusan.

Ia menilai, setelah moratorium yang diterapkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti terhadap Jayanti Group, seharusnya menjadi peluang besar bagi Papua Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil kekayaan laut. Ia berharap kehadiran HNSI dan semua organisasi nelayan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kemaritiman untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan setempat.