RRI.CO.ID, Merauke : Angin lembap dari rawa-rawa berhembus pelan di pagi hari. Perahu-perahu kecil terikat di tepian sungai yang menjadi satu-satunya jalan bagi warga untuk keluar masuk kampung.

Di balik tenangnya air yang mengalir, tersimpan cerita panjang tentang lapar yang tak selalu terlihat, tentang anak-anak yang tubuhnya melemah, tentang tangis yang sering kali tak terdengar.

Tahun 2018 menjadi luka yang tak mudah dilupakan di Kabupaten Asmat. Saat itu, gizi buruk merenggut nyawa sekitar 72 anak. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan kisah kehilangan yang nyata, rumah-rumah yang mendadak sunyi, pelukan orang tua yang tak lagi terbalas, dan masa depan yang terhenti sebelum sempat tumbuh.

Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan, bantuan datang, perhatian tertuju, dan pemerintah menyatakan kondisi telah tertangani. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan laporan.

Di balik pernyataan “tuntas”, gizi buruk ternyata masih bersembunyi di sudut-sudut kampung yang jauh dari jangkauan.

Sepanjang tahun 2025, tercatat masih ada 76 anak yang menderita gizi buruk di Asmat. Angka yang kembali mengingatkan bahwa persoalan ini belum benar-benar usai.

Letak geografis Asmat yang dikelilingi sungai dan rawa menjadi tantangan besar. Akses menuju kampung-kampung terpencil hanya bisa ditempuh dengan perahu motor, berjam-jam lamanya, bahkan berhari-hari ketika cuaca tidak bersahabat.

Harga bahan pangan melonjak tinggi karena biaya distribusi yang mahal. Bagi sebagian warga, membeli makanan bergizi bukan sekadar sulit, tetapi hampir mustahil.

Di tengah kondisi itu, warga bertahan dengan apa yang ada. Sagu menjadi makanan pokok, ikan hasil tangkapan sungai menjadi pelengkap. Namun tanpa variasi gizi yang cukup, tubuh anak-anak pelan-pelan kehilangan kekuatannya.

Makan Seadanya

Di Distrik Fayit, seorang ibu muda bernama Maria duduk di depan rumah panggungnya. Di pangkuannya, seorang anak balita terlihat lemah, tubuhnya kurus, matanya sayu.

“Kadang kita hanya makan sagu dan ikan saja. Kalau mau beli beras atau makanan lain, harganya mahal sekali,” ujarnya pelan.

Maria mengaku pernah membawa anaknya ke puskesmas, namun perjalanan yang jauh membuatnya tidak bisa rutin kontrol. Dalam kondisi tertentu, ia harus memilih antara pergi berobat atau tetap tinggal untuk mencari makan.

“Kalau tidak kerja hari itu, kami tidak makan,” katanya, suaranya nyaris tak terdengar.

Sungai yang Menghalangi

Seorang ayah di kampung yang sama, Yohanis, bercerita tentang sulitnya akses. Baginya, sungai adalah jalan kehidupan, tetapi juga penghalang.

“Kalau mau ke kota, harus pakai perahu. BBM mahal. Kadang kami tidak punya uang untuk itu,” katanya.

Ia mengingat saat anaknya jatuh sakit. Perjalanan menuju fasilitas kesehatan memakan waktu berjam-jam, dan saat tiba, kondisi anaknya sudah sangat lemah.

“Kami tidak tahu itu gizi buruk. Kami pikir hanya sakit biasa,” ujarnya.

Ketidaktahuan dan keterbatasan akses membuat banyak kasus tidak tertangani sejak dini.

Bantuan yang Tak Pasti

Seorang warga lainnya, Petrus, mengungkapkan bahwa bantuan makanan tambahan tidak selalu sampai ke kampungnya.

“Kadang ada, tapi tidak rutin. Banyak kampung, jadi mungkin tidak semua dapat,” katanya.

Ia berharap ada perhatian lebih, terutama untuk anak-anak.

“Anak-anak di sini butuh makan yang baik. Tapi kami tidak tahu harus dapat dari mana,” tambahnya.

Dorongan Konsumsi Fortifikasi

Kepala Dinas Kesehatan Asmat, Yonathan Kambu, mengakui bahwa persoalan gizi buruk di wilayahnya masih menjadi tantangan serius. Ia menyebutkan bahwa kondisi geografis dan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor utama.

“Kami terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan fortifikasi sebagai salah satu upaya meningkatkan asupan gizi,” ujarnya.

Pangan fortifikasi merupakan makanan yang telah diperkaya dengan vitamin dan mineral penting. Menurut Yonathan, ini menjadi solusi yang relatif efektif untuk menjangkau masyarakat luas, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pangan bergizi.

Namun, ia juga mengakui bahwa distribusi dan pemahaman masyarakat terhadap pangan fortifikasi masih perlu ditingkatkan.

Perda untuk Gizi

Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka gizi buruk melalui kebijakan yang lebih konkret.

“Kami akan menerapkan Peraturan Daerah terkait pemanfaatan pangan fortifikasi, agar masyarakat lebih mudah mengakses makanan bergizi,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah sistematis untuk memastikan setiap keluarga, terutama di kampung terpencil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan berbagai pihak lainnya.

30 Tahun Fortifikasi

Direktur KFI, Nina Sardjunani, menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah lama menerapkan kebijakan fortifikasi pangan.

“Fortifikasi garam sudah dimulai sejak 1994, tepung terigu pada 1998 untuk menanggulangi anemia, dan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit untuk mencegah gangguan penglihatan serta meningkatkan imunitas anak,” jelasnya.

Selama lebih dari 30 tahun, kebijakan ini telah menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya berjalan baik.

“Ada berbagai kendala, seperti peraturan yang belum selaras, distribusi yang belum merata, serta keterlibatan pemerintah daerah yang masih minim,” ujarnya.

Akibatnya, manfaat dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di daerah terpencil.

UNICEF Perkuat Fortifikasi

Nutrition Specialist UNICEF, Sri Sukotjo, menegaskan bahwa pihaknya terus mendukung upaya fortifikasi pangan di Indonesia melalui pendekatan Large Scale Food Fortification (LSFF).

“UNICEF mendukung fortifikasi pangan sebagai strategi penting untuk mengatasi masalah gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan empat komponen utama, yakni advokasi dan komunikasi, penguatan data (evidence), peningkatan kapasitas, serta koordinasi multi pihak.

Beras Jadi Kunci

Senior Policy Advisor GAIN, Aang Sutrisna, menilai beras sebagai kendaraan fortifikasi paling ideal di Indonesia.

“Konsumsi beras sangat besar dan stabil, mencapai hampir 30 juta ton per tahun,” ujarnya.

Selain dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk, preferensi terhadap beras lokal juga hampir universal. Dengan rantai pasok yang sudah mapan, fortifikasi beras dinilai mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil seperti Asmat.

Harapan di Ujung Rawa

Di tengah semua upaya itu, anak-anak di kampung-kampung terpencil masih menunggu. Mereka tidak memahami istilah “fortifikasi” atau “kebijakan pangan”. Yang mereka rasakan hanyalah lapar, lemah, dan tubuh yang semakin kehilangan tenaga.

Sore hari di Asmat kembali sunyi. Matahari perlahan tenggelam di balik rawa, meninggalkan warna jingga yang memantul di permukaan air. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu memeluk anaknya yang tertidur lemah.

Tak ada suara tangis, tak ada jeritan. Hanya diam.

Namun dalam diam itu, perlahan muncul harapan, bahwa pangan fortifikasi untuk mengatasi kurang gizi di wilayah rentan pangan benar-benar dapat menjangkau hingga ke kampung-kampung terpencil.

Ketika makanan sehari-hari seperti garam, minyak, tepung hingga beras telah diperkaya vitamin dan mineral, maka anak-anak di Asmat tidak lagi tumbuh dalam kekurangan.

Jika distribusi merata, kebijakan diperkuat, dan semua pihak bergerak bersama, maka perlahan angka gizi buruk di Kabupaten Asmat dapat diminimalisir, bukan hanya di atas kertas, tetapi nyata di tubuh anak-anak yang kembali kuat, di senyum yang perlahan kembali merekah, dan di masa depan yang akhirnya punya kesempatan untuk tumbuh utuh.