RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Sebagai salah satu kota yang berada garis pesisir Provinsi Sumatera Utara dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang bertumpu pada sektor perikanan, perdagangan kecil, dan jasa, berada pada fase pembangunan yang rentan terhadap guncangan struktural. Kerentanan tersebut mencakup fluktuasi ekonomi, perubahan iklim, keterbatasan sumber daya fiskal daerah, serta tantangan kualitas sumber daya manusia.
Pada titik ini, pembangunan daerah tidak lagi cukup dipahami sebagai upaya pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan harus diarahkan pada fase resiliensi berkelanjutan, yakni kemampuan daerah untuk bertahan, beradaptasi, dan mentransformasikan diri secara berkelanjutan.
M. Ardiansyah P. Sinaga menilai, Fase resiliensi berkelanjutan menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis guna memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Salah satu sektor penting adalah pendidikan yang berfungsi sebagai pengungkit utama dalam memutus siklus kerentanan struktural dan meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat pesisir terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Kota Tanjungbalai," ujarnya.
Pemuda asal Kota Tanjungbalai sekaligus mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tersebut juga mengatakan, bahwa jika dibahas dalam kerangka negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kemampuan Kota Tanjungbalai untuk mencapai resiliensi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat memiliki peran normatif dan strategis melalui penetapan standar nasional pendidikan, kebijakan afirmatif, serta dukungan fiskal dan program nasional. Sementara itu, Pemerintah daerah berperan sebagai aktor implementatif yang memahami konteks lokal, kebutuhan masyarakat, serta dinamika sosial yang khas terkhusus pada wilayah pesisir,” kata M. Ardiansyah.
Dikatakan Ardiansyah, dalam perspektif hukum tata kelola pemerintahan daerah, sinergi pusat dengan daerah tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif terhadap kebijakan pusat. Sinergi tersebut harus berkembang menjadi hubungan kolaboratif dan adaptif.
Pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk melakukan inovasi kebijakan pendidikan yang kontekstual, sementara pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator yang memastikan kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan tetap terjaga.
“Pada konteks SDGs, khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, pendidikan di Kota Tanjungbalai harus diposisikan sebagai fondasi pencapaian tujuan pembangunan. Pendidikan yang berkualitas dan inklusif akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan pekerjaan layak (SDG 8), pengurangan ketimpangan (SDG 10), serta penguatan institusi lokal (SDG 16),” ucapnya.
Namun, tantangan pendidikan di Kota Tanjungbalai masih mencerminkan keterbatasan struktural daerah, seperti ketimpangan kualitas antar satuan pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya akses terhadap pendidikan lanjutan.
Pada fase resiliensi berkelanjutan, tantangan tersebut tidak boleh ditangani secara reaktif, melainkan melalui penguatan sistem pendidikan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini. Program nasional perlu diterjemahkan secara kontekstual oleh pemerintah daerah, sementara pengalaman empiris di Tanjungbalai harus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan pusat.
“Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga sumber pembelajaran kebijakan,” ujarnya.
Sebagai kota pesisir, resiliensi Tanjungbalai juga berkaitan erat dengan penguatan modal sosial dan kearifan lokal. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif, etos kerja, dan nilai keberlanjutan yang relevan dengan karakter masyarakat pesisir.
Kurikulum dan praktik pendidikan yang sensitif terhadap konteks lokal akan meningkatkan relevansi pendidikan sekaligus memperkuat daya tahan sosial masyarakat.
Pengembangan pendidikan berbasis lokal yang tetap berada dalam kerangka standar nasional. Pendekatan ini memungkinkan Kota Tanjungbalai membangun identitas pembangunan yang khas, tanpa terlepas dari agenda nasional dan global SDGs.
“Berdasarkan kajian ini, fase resiliensi berkelanjutan Kota Tanjungbalai mensyaratkan memerlukan. Pertama, penguatan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan yang berorientasi jangka panjang. Kedua, reposisi pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar sektor pelayanan dasar,"
"Ketiga, pendekatan adaptif dan berbasis lokal dalam implementasi kebijakan nasional, khususnya di wilayah pesisir. Dan keempat, pengintegrasian indikator SDGs sebagai alat evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan ketahanan daerah,” ucap Mahasiswa Hukum.
Ardiansyah berharap, pada situasi ini Kota Tanjungbalai berada di titik strategis untuk memasuki fase resiliensi berkelanjutan, dengan pendidikan sebagai pilar utama dan sinergi pusat ke daerah sebagai prasyarat struktural. Tanpa sinergi yang kuat, pembangunan berisiko terjebak dalam pola reaktif dan jangka pendek.
Sebaliknya, dengan kolaborasi yang solid dan visi jangka panjang, Kota Tanjungbalai dapat menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak ketahanan sosial, transformasi ekonomi, dan pencapaian SDGs secara berkelanjutan.