RRI.CO.ID, Medan - Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, mengatakan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya terdampak bencana pada November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatra, di Kantor Gubernur Sumut, Rabu 11 Maret 2026.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman tersebut, Bobby menjelaskan pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumut.
“Jumlah yang kami data saat ini kurang lebih ada 11.670 pelaku usaha yang terdampak bencana. Paling banyak berada di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan,” kata Bobby.
Menurut Bobby, kerusakan yang dialami pelaku usaha tidak hanya terjadi pada rumah tinggal, tetapi juga pada tempat usaha mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, rumah warga hanya mengalami kerusakan ringan, namun tempat usahanya justru mengalami kerusakan berat.
“Kadang rumahnya mungkin hanya rusak ringan atau sedang, tapi tempat usahanya bisa rusak berat. Sehingga ini juga perlu dipisahkan dalam penanganannya,” ujarnya.
Selain bangunan usaha, Bobby juga menyoroti kerusakan pada peralatan produksi yang dialami para pelaku UMKM akibat bencana. Peralatan produksi menjadi salah satu faktor yang paling banyak terdampak.
"Ada yang bangunannya masih ada, tapi alat produksinya rusak atau hilang akibat bencana,” ucapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha setelah bencana terjadi. Meski aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali, pendapatan pelaku UMKM masih jauh dibandingkan sebelum bencana.
Selain itu, Bobby juga melaporkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut saat ini mencapai 56.071 pelaku usaha. Total penyaluran hingga Januari 2026 sekitar Rp2,5 triliun
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyinkronkan program penanganan dengan rencana aksi daerah, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif.
“Kadang-kadang data yang kita masukkan dari pemerintah provinsi dengan rencana aksi di kementerian sedikit berbeda. Karena itu perlu disinkronkan agar benar-benar dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ucap Bobby.