RRI.CO.ID, Medan - Harga minyak mentah dunia kembali menunjukkan tren kenaikan. Saat ini minyak mentah dunia bertahan di atas 90 dolar Amerika Serikat per barel.

Pengamat ekonomi Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, menilai kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi memicu tekanan inflasi di Indonesia setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

“Laju tekanan inflasi nasional selama Maret 2026 diproyeksikan masih berada di bawah 0,4 persen secara bulanan atau month to month, seiring harga kebutuhan pangan yang relatif masih mampu dikendalikan selama Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Gunawan, Kamis 12 Maret 2026.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan masih terpantau bertahan mahal. Diantaranya daging ayam, cabai rawit hijau, serta cabai rawit merah.

Menurutnya, setelah Ramadan pengendalian inflasi akan sangat ditentukan oleh pergerakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak berpotensi memicu inflasi melalui berbagai jalur, mulai dari kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak langsung, potensi pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya biaya logistik dan harga bahan baku produksi.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga dapat memunculkan kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gunawan menjelaskan, pada Maret ini harga Indonesia Crude Price (ICP) telah menyentuh 78 dolar AS per barel atau berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Jika harga minyak mentah dunia terus bertahan di level tinggi, potensi kenaikan ICP masih terbuka. Bahkan spekulasi pasar dapat memburuk apabila terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat atau Israel, yang dapat mendorong harga minyak semakin meningkat.

Ia menambahkan, apabila pemerintah tidak segera melakukan revisi alokasi anggaran dalam APBN, potensi pembengkakan defisit anggaran bisa meningkat hingga menembus batas aman 3 persen sesuai amanat konstitusi. Gunawan menyebut di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh di atas asumsi ICP, pemerintah diperkirakan akan memfokuskan kebijakan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan energi.

Ia menyebut alokasi anggaran berpotensi meningkat untuk mendukung produksi pertanian, subsidi BBM, serta bantuan pangan guna meredam potensi gejolak sosial.