RRI.co.id, Manado : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi pembangunan kependudukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 10 Maret 2026.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diikuti oleh perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dharma Sondakh mewakili Plh Sekrprov menegaskan bahwa pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga merupakan salah satu pilar penting pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ketahanan keluarga.

Disebutkan pula bahwa Indonesia saat ini tengah berada pada momentum bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Momentum ini menjadi peluang besar bagi percepatan pembangunan apabila dikelola dengan kebijakan kependudukan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan daerah, antara lain Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

Menurutnya, sejumlah isu strategis kependudukan perlu mendapat perhatian bersama, antara lain peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, penguatan pembangunan dan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, serta pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi dan komitmen yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.