: BI dan Pemkab Minut Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi, dan Akses Keuangan Daerah

RRI.CO.ID Minut- Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kegiatan ini menjadi katalisator sinergi pusat-daerah untuk menjaga stabilitas makroekonomi lokal, mendukung pertumbuhan PDRB, dan mempercepat inklusi keuangan di wilayah agraris Sulawesi Utara.

Dipimpin Sekretaris Daerah Minut, Novly G. Wowiling, pertemuan dihadiri Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Renold Asri, serta Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar.

Fokus utama: pengendalian inflasi pangan, digitalisasi transaksi, dan optimalisasi kredit untuk UMKM serta sektor pertanian yang menyumbang porsi terbesar PDRB Minut.

“Koordinasi dan komitmen bersama sangat krusial untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah,” tegas Wowiling dalam sambutannya.

Ia menyoroti peran TPID dalam stabilisasi harga melalui pemantauan pasokan dan distribusi, TP2DD untuk transparansi keuangan via elektronifikasi, serta TPAKD guna ekspansi akses pembiayaan formal bagi UMKM dan petani.

Renold Asri dari BI menekankan transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) tahun 2026.

“Kabupaten Minut harus tingkatkan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani dan BUMD, termasuk kolaborasi dengan Koperasi Wale Tani Mapalus untuk pasokan komoditas strategis,” kata Renold.

Dari sisi digital, ia mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) via Uang Elektronik Reader bekerja sama dengan Bank RKUD dan Himbara, potensial mengurangi kebocoran retribusi hingga 20-30% berdasarkan pengalaman daerah serupa.

Sementara itu, Robert Sianipar dari OJK mengungkap ketimpangan penyaluran kredit: meski pertanian dominan di PDRB, pembiayaan justru condong ke perdagangan dan sektor nonproduktif.

“Sektor pertanian rentan risiko musim dan fluktuasi harga, sehingga butuh penguatan kapasitas usaha dan literasi keuangan agar lebih bankable,” katanya.

Data OJK menunjukkan preferensi kredit ke sektor rendah risiko, yang menghambat pertumbuhan inklusif.

Puncak acara ditutup penandatanganan komitmen bersama, Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Minut dan Gorontalo untuk stabilisasi pasokan, penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UMKM, serta Program Literasi Keuangan dan Simpanan Pelajar (SIMPEL).

Langkah ini diproyeksikan tingkatkan ketahanan ekonomi Minut terhadap inflasi nasional yang diprediksi moderat 2,5-3,5% tahun ini, sekaligus dorong digitalisasi yang berkontribusi 1-2% ke PDRB regional.

Inisiatif ini mencerminkan tren ekonomi daerah pasca-pandemi: integrasi kebijakan inflasi, digital, dan keuangan untuk daya saing berkelanjutan, khususnya di Sulawesi Utara yang bergantung pada agribisnis.