RRI.CO.ID, Malinau - Bupati Malinau, Wempi W Mawa, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat.

‎Hal tersebut disampaikan Wempi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Kamis (23/7/2026). Puncak peringatan HAN di Malinau berlangsung meriah dengan partisipasi ratusan anak dari jenjang PAUD hingga SMA.

‎"Kita menyampaikan selamat kepada seluruh anak Indonesia bahwa hari ini adalah Hari Anak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Anak Kabupaten Malinau yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka, baik yang disampaikan langsung kepada saya maupun melalui mekanisme pra-Musrenbang dan Musrenbang," ujar Wempi.

‎Menurutnya, aspirasi yang disampaikan anak-anak menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan Malinau menjadi kabupaten yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak.

‎"Kita terus bersinergi untuk memastikan bahwa Kabupaten Malinau adalah Kabupaten Layak Anak. Ini harus kita dukung bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga orang tua, para guru, dan seluruh elemen masyarakat agar anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan memperoleh hak-haknya," katanya.

‎Dalam kesempatan tersebut, Wempi juga berdialog langsung dengan anak-anak untuk mendengarkan pandangan mereka terhadap berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Salah satu hal yang mendapat apresiasi adalah dukungan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik di Kabupaten Malinau.

‎Ia juga mengajak anak-anak untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas pendidikan. Apabila masih ditemukan anak yang putus sekolah atau belum mengenyam pendidikan, informasi tersebut perlu segera disampaikan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.

‎"Saya mengajak mereka untuk menginformasikan apabila ada teman-temannya yang putus sekolah atau belum bersekolah. Nanti pemerintah akan mencarikan cara, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal seperti program kesetaraan, sehingga mereka tetap memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan," ujarnya.

‎Wempi menegaskan, pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.