RRI.CO.ID, Malinau – Pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak di Desa Malinau Kota terus menunjukkan kesiapan yang matang. Salah satu tahapan penting yang telah diselesaikan adalah pembentukan panitia di tingkat RT atau yang dikenal sebagai KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Panitia Pemilihan RT Serentak Desa Malinau Kota, Erwin Ismail, S.Pd, Rabu 22 April 2026 Kepada RRI menyampaikan bahwa KPPS telah dibentuk di seluruh RT, baik yang mengikuti pemungutan suara maupun yang memiliki calon tunggal. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib dan terorganisir.

Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan mekanisme antara pemilihan langsung dan aklamasi, keberadaan KPPS tetap diperlukan. Pada RT dengan calon tunggal, KPPS berperan dalam membantu proses penetapan secara aklamasi agar tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sementara itu, untuk RT yang melaksanakan pemungutan suara, KPPS memiliki tanggung jawab lebih luas, termasuk dalam mengatur jalannya pencoblosan pada hari pelaksanaan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Mei 2026. Dalam hal ini, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama panitia.

Untuk pengamanan, setiap TPS yang melaksanakan pemungutan suara akan melibatkan dua personel keamanan dari unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas). Keterlibatan ini diharapkan mampu menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.

Erwin menjelaskan bahwa pada tahap awal, panitia telah mengajukan permintaan bantuan personel Linmas dari tingkat kabupaten. Namun, apabila jumlah yang dibutuhkan belum terpenuhi, maka panitia akan berkoordinasi dengan KPPS di tingkat RT untuk melibatkan warga setempat dalam membantu pengamanan.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ia menambahkan bahwa mengingat pelaksanaan pemilihan RT dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten, kebutuhan personel keamanan tentu cukup besar. Oleh karena itu, panitia memastikan bahwa ketersediaan tenaga pengamanan yang ada akan dioptimalkan, dan kekurangannya akan dipenuhi melalui partisipasi masyarakat demi menjamin kelancaran dan kondusivitas pelaksanaan.