​RRI.CO.ID, Malinau - Penyerapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Malinau tahun 2025 belum maksimal. Seperti di wilayah Apau Kayan dan beberapa daerah pedalaman lainnya, kebutuhan BBM masih bergantung dengan negara tetangga Malaysia.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Malinau, Erly Sumiati mengatakan, realisasi penyaluran di wilayah perkotaan telah sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, hambatan distribusi ke kawasan pedalaman dan perbatasan menyebabkan sisa kuota masih tercatat dalam laporan realisasi.

Ia menjelaskan, realisasi penyaluran solar hanya 4.990 kiloliter (KL) atau sekitar 73,5 persen dari total kuota 6.792 KL. Sementara pertalite terealisasi 12.208 KL atau sekitar 77,9 persen dari kuota 15.669 KL yang telah dialokasikan.

“Kalau untuk di kota ini terserap, tetapi di Apau Kayan tidak maksimal karena kondisi jalan. Itu yang membuat kita terlihat masih ada sisa kuota, padahal yang di Apau Kayan sana tidak terserap,” ujar Erly, Selasa (10/2/2026) di kantor bupati.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kuota BBM di Malinau berlebih. Padahal, kebutuhan masyarakat di wilayah Apau Kayan masih tinggi dan belum terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan akses distribusi.

Ia mengungkapkan masyarakat di kawasan tersebut sangat membutuhkan BBM dan sebagian masih bergantung pada pasokan dari Malaysia. Persoalan utamanya terletak pada infrastruktur transportasi, bukan pada rendahnya kebutuhan.

Perbaikan sarana transportasi dinilai menjadi hal mendesak agar distribusi energi dapat berjalan lebih lancar. Dengan akses yang lebih baik, kuota BBM yang diberikan pemerintah pusat diharapkan dapat terserap sesuai kebutuhan riil masyarakat. “Supaya transportasinya bisa lancar, itu yang harus kita pikirkan bersama agar distribusi BBM tidak terhambat,” jelasnya.

Akses menuju wilayah Apau Kayan hingga kini masih terbatas dan menjadi tantangan utama mobilitas warga, terutama distribusi logistik, termasuk BBM.

Jalur udara menggunakan pesawat perintis menjadi opsi tercepat untuk mobilisasi ke Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan. Namun kapasitas penerbangan terbatas, baik untuk penumpang maupun angkutan barang. Sementara, jalur darat dapat ditempuh dari Long Bagun, Mahakam Hulu (Kalimantan Timur). Alternatif lain melalui Malaysia via Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tetapi dilaporkan menghadapi kondisi rusak berat.

Untuk jalur sungai, akses hanya tersedia untuk wilayah Pujungan dan Bahau Hulu. Pemerintah daerah berharap adanya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Jadi distribusi BBM bersubsidi ke wilayah terpencil dapat lebih merata dan tepat sasaran. (Ading/sti)