Rakernas APKASI Momrmtum Samakan Persepsi dan Sinergi Antarkabupaten
- 21 Jan 2026 14:35 WIB
- Malinau
RRI.CO.ID, Malinau: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Aston Batam, Senin (19/01/2026). Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., MH hadir dalam Rakernas XVII APKASI yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah Yang Sejahtera”.
Ada 416 perwakilan kabupaten se-Indonesia hadir dalam Rakernas tersebut dilaksanakan selama dua hari, sejak Minggu (18/01/2026). Rakernas APKASi ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan otonomi daerah, hingga upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menegaskan, Rakernas APKASI memiliki arti penting bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas kabupaten. Rakernas APKASI ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi. "Dengan kolaborasi yang baik antar daerah dan pemerintah pusat, program pembangunan yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Malinau mengutip pijar.com.
Wempi W. Mawa juga menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional. Sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dari hasil Rakernas ini kita berharap dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah pusat. Terutama kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas dan kemandirian daerah, termasuk dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di kabupaten,” ujarnya.
Sebagai Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam kepengurusan APKASI periode 2025–2030, Wempi W. Mawa juga mendorong penguatan sumber daya manusia serta pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. "Dari Rakernas XVII APKASI ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan dan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya.(*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....