KBRN, Malinau: Pemerintah kabupaten Malinau provinsi Kalimantan Utara berharap, dari sosialisasi Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Malinau 2025-2044 ini akan segera bisa diterapkan dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malinau. Tentunya dengan mendapatkan dukungan dari seluruh Masyarakat dan pihak terkait.

“Visi besar yang ingin kita capai adalah terwujudnya industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan. Visi ini diturunkan ke dalam berbagai tujuan dan sasaran, mulai dari peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB, perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga peningkatan ekspor produk industry,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Malinau Jon Ifung S,Sos. MM di ruang rapat Sekda Malinau, Selasa (30/9/2025).

Ditegaskan Jon Ifung, Perda RPIK Malinau ini juga merinci target capaian per lima tahunan, mulai tahun 2024 hingga 2044. Sehingga untuk mewujudkannya, telah disusun strategi dan program unggulan.

Seperti pengembangan kawasan industri sesuai RTRW, pemberdayaan ikm, pemanfaatan Sumber Daya Alam yang efisien, penerapan teknologi digital, penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan pembiayaan melalui jejaring dan kemitraan.

“Tak kalah penting adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah sebagai bagian dari pembangunan industri yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, sambung Jon Ifung, keterlibatan masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, serta ikut dalam pengawasan pelaksanaan RPIK.

“daerah juga berkewajiban melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala kepada publik dan DPRD,” tegasnya.

Dari sisi pendanaan, tambah Jon Ifung, RPIK dibiayai melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara periodik, termasuk pemantauan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh kegiatan industry,” tukasnya.(*)